Pendahuluan
Beberapa tahun setelah Perang Dunia II usai, sekelompok intelektual berkumpul untuk merumuskan sebuah model ekonomi baru (Cahill & Konings, 2017). Model ini sedikit berbeda dengan kapitalisme laissez-faire yang runtuh akibat rangkaian gerakan sosialis di abad ke-19 dan 20. Alih-alih membiarkan pasar beroperasi secara alami, para intelektual tersebut menobatkan negara sebagai legitimator dan pengaman aktivitas pasar. Negara didorong untuk menjamin kelangsungan perdagangan global dengan menswastakan perusahaan publik (BUMN) dan mendorong deregulasi moneter seluas mungkin.
Akhir tahun 1970-an, model ekonomi ini naik panggung di Britania Raya dan Amerika Serikat lewat pemerintahan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Pada pertengahan tahun 1980-an, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Dana Moneter Internasional (IMF) segera mengorganisir implementasinya secara global. Resesi dunia dan keruntuhan Uni Soviet mempercepat keberhasilan proyek ini. Rezim yang sempat disebut “Thatcherism” dan “Reaganomics” itu kini dikenal sebagai neoliberalisme atau ekonomi neoliberal, sebuah pembaruan atas liberalisme klasik yang pernah goyah.
Kesuksesan neoliberalisme menimbulkan serangkaian dampak sosial-budaya yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban. Tak seperti pendahulunya, rezim ini berhasil menyusupi dan mengomodifikasi hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Dampaknya melampaui persoalan ekonomi. Demikianlah amatan Byung-Chul Han, filsuf dan budayawan Jerman yang menyusuri efek neoliberalisme hingga ke ranah etis, psikologis, bahkan simbolis.
Tulisan ini bermaksud merenungkan amatan Han (2020) terhadap neoliberalisme dalam kaitannya dengan ritual, elemen budaya yang telah memfasilitasi kohesi sosial selama ribuan tahun. Han menilai bahwa neoliberalisme telah meredupkan peran ritual secara sistemik. Sambil meyakinkan pembacanya bahwa ia tak jatuh dalam nostalgia romantik, Han secara konsisten mendeskripsikan redupnya ritual sebagai “fenomena non-emansipatoris” bagi umat manusia. Dalam pandangannya, ritual berfungsi sebagai sistem kekebalan simbolik masyarakat. Ketika masyarakat mulai meninggalkan ritual, penyakit zaman seperti konsumerisme (manipulasi hasrat untuk konsumsi tanpa henti), meritokrasi (pengukuran martabat melalui performa produktif), dan narsisme (keterpusatan pada penjualan performa diri) mulai merajalela.
Apakah amatan Han atas neoliberalisme dan redupnya ritual sahih secara filosofis? Tulisan ini mencoba untuk menjawabnya lewat enam meditasi kritis. Setiap meditasi tak hanya menganalisis argumen Han, tetapi juga membuka dialog antara pemikiran filsuf Jerman itu dengan aliran filsafat Barat lainnya. Secara keseluruhan, tulisan ini akan menunjukkan bahwa kendatipun kontribusi Han penting, ia tak tertutup untuk pematangan lebih lanjut.
- Neoliberalisme meretas, bukan menganulir
Han mengusung definisi yang luas atas ritual. Ritual menunjuk bukan pada upacara keagamaan belaka, melainkan pada seluruh realitas simbolis yang mengikat setiap insan ke dalam satu komunitas. Konsekuensinya, upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti khitanan, pernikahan, dan perkabungan pun tergolong sebagai ritual. Han (2020, p. 4) bahkan menyertakan sopan santun ke dalam kategori ritual sembari menulis bahwa, “bentuk-bentuk ritual, seperti sopan santun, memungkinkan perilaku indah antarmanusia dan perlakuan yang indah serta lembut atas benda-benda”. Ekonomi neoliberal lantas memusnahkan keindahan itu lewat dorongan konsumsi dan produksi (selanjutnya “konsumerisme meritokratik”) yang dibawanya.
Amatan di atas mungkin mengingatkan kita pada perkembangan kebudayaan kerja di daerah metropolitan dalam sepuluh tahun terakhir. Kultur korporat yang mengutamakan atribut seremonial dan relasi hierarkis mulai digantikan oleh kultur start-up yang mengedepankan atribut informal dan kolegialitas. Sopan santun dan rasa segan antara atasan dan bawahan mulai merosot. Demikian pula halnya dengan keharusan mengenakan seragam kantor, menyanyikan mars, dan melakukan upacara setiap hari Senin. Han menyebut pergeseran seperti ini “non-emansipatoris” karena ia menganulir keindahan dalam laku hidup manusia. Namun, apakah keindahan memang serta-merta sirna ditelan kejayaan neoliberalisme?
Menurut penulis, lebih tepat untuk mendeskripsikan neoliberalisme sebagai peretas ketimbang pemusnah. Deskripsi ini berlaku tak hanya dalam kasus keindahan, tetapi juga setiap aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh model ekonomi ini. Dalam konteks keindahan sendiri, misalnya, merosotnya sopan santun di era kontemporer sesungguhnya dibarengi dengan rebranding keindahan sebagai pendongkrak nilai jual produk dan jasa di pasar bebas. Ini terjadi karena keberhasilan ekonomi neoliberal bergantung pada kemampuannya dalam memanipulasi hasrat manusia. Afinitas manusia pada estetika menjadikan keindahan sebagai salah satu titik empuk bagi manipulasi tersebut, selain kehendak-untuk-berkuasa yang mengakari obsesi masyarakat kontemporer pada pencapaian profesional. Alhasil, kita bisa membaca ujaran Han (2020, p. 4) bahwa “pada gilirannya, mereka mengonsumsi kita” dalam pemaknaan berikut: manipulasi neoliberalisme telah mencuci otak masyarakat kontemporer dengan begitu halus, hingga kita tanpa sadar telah menjadi budaknya.
- Daya retas neoliberalisme menempatkan manusia dalam dilema moral
Ribuan tahun silam, para filsuf Yunani kuno mengusung kebajikan (arete) sebagai jalan menuju kehidupan insani yang baik (Devettere, 2002; Cozma, 2022). Mereka mendorong setiap orang untuk mengamalkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebaikan, keindahan, dan keberanian berdasarkan keyakinan bahwa semua nilai itu bersumber dari prinsip rasional (logos) yang mengatur realitas. Sayangnya, kedatangan neoliberalisme di kancah global telah mereduksi kebajikan menjadi komoditas belaka. Han (2020, p. 5) menulis bahwa pasar bebas telah mengeksploitasi “nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, atau keberlanjutan demi keuntungan ekonomi”.
Ketimbang mendorong terwujudnya perubahan lewat aksi nyata, para kapitalis memberikan tawaran menggugah: “Anda bisa menimbulkan perubahan dengan mengonsumsi dagangan kami.” Para aktivis lingkungan mempromosikan produk berlabel ramah lingkungan, sedangkan para pencinta satwa berlomba membeli busana vegan. Namun, alih-alih mengubah dunia menjadi lebih baik, yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah “menambah harga diri narsistik” mereka dengan memperdagangkan nilai-nilai moral sebagai “penanda jati diri” (Han, 2020, p. 5).
Amatan di atas memicu sebuah pertanyaan mendesak: bila neoliberalisme sukses mengomodifikasi kebajikan, bagaimana masyarakat kontemporer mesti menyikapinya? Han tak memberikan jawaban eksplisit. Ia mensinyalir pengambilan kembali (retrieval) ritual di tengah kehidupan masa kini, tetapi tak membingkainya sebagai tawaran solutif. Tampaknya, kesungkanan Han berakar pada kesadarannya bahwa neoliberalisme menghadapkan umat manusia pada dilema sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan seperangkat nilai yang resisten terhadap tunggangan pasar bebas untuk mempertahankan integritas kebajikan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik. Bercermin dari sejarah, kebutuhan tersebut nyaris mustahil untuk dipenuhi. Kembali pada ritual pun bukan pilihan, sebab neoliberalisme juga bisa meretasnya (sebagaimana akan penulis uraikan di respons terakhir). Oleh karena itu, kita setidaknya perlu mengonstruksi sekumpulan sistem moral dalam taraf yang lebih cepat dari daya retas neoliberalisme. Mengambil jalan ini berarti mengubah diskursus etika menjadi sebuah zero-sum game yang tak memberi kita ruang berpikir kondusif layaknya peradaban Yunani kuno.
Di sisi lain, merelakan integritas kebajikan berarti menanggung risiko berupa krisis nilai. Ekonomi neoliberal akan mereduksi nilai-nilai penopang peradaban menjadi pemanis dagangan belaka. Kelimpahan nilai di pasar global perlahan akan mengikis makna moral hingga yang tersisa hanyalah propaganda. Masyarakat kontemporer akan masuk ke dalam perebutan kuasa tanpa akhir yang bertransisi di antara tirani (hegemoni politik suatu sistem moral atas sistem moral yang lain) dan anarki (perang antara sistem moral). Tak sedikit orang yang akan mempertanyakan maksud dari konflik tak berujung ini. Namun, orang-orang yang merasa terlahir untuk bertempur satu sama lain mungkin akan memperoleh ruang aktualisasi yang mereka dambakan.
- Meredupnya ritual: efek samping dari perlawanan terhadap rezim totaliter?
Salah satu amatan mendasar Han menyoal kaitan antara hilangnya simbol-simbol ritual dan meningkatnya atomisasi sosial masa kini, terutama di dunia Barat. Han berargumen bahwa konsumerisme meritokratik telah mengondisikan masyarakat untuk menjauhi segala bentuk ritual dan formalitas demi kebaruan dan inovasi. Persepsi manusia yang semula simbolis dan dalam secara berangsur menjadi serial dan dangkal akibat terpapar oleh arus informasi yang senantiasa terbarukan dan tak berhingga (mis. lewat media sosial dan binge watching). Rentang atensi masyarakat pun terkikis hingga mereka tak mampu menjalin relasi intens. Di era paling terkoneksi sepanjang sejarah, kesepian justru menyandang status epidemi (Greenblatt, 2023).
Amatan ini tajam dan cerdas. Hanya saja, Han tampaknya tidak menyoroti kemungkinan bahwa meredupnya ritual dalam masyarakat Barat adalah efek samping dari perlawanan terhadap totalitarianisme. Dari sepak terjang Uni Soviet (lih. Solzhenitsyn, 2019), kita bisa mencerap bagaimana rezim totaliter tak hanya organik, tetapi juga ritualistik. Totalitarianisme menghimpun seluruh anggota masyarakat menjadi satu tubuh yang bergerak selaras melalui indoktrinasi ideologi, mekanisme pengawasan, sakralisasi simbol, dan kultus pimpinan tertinggi. Secara konsekuensial, resistensi terhadap rezim totaliter mesti melibatkan ikonoklasme (penghancuran simbol) dan pembelaan atas hak serta agensi manusia sebagai individu. Individualisme yang dipromosikan oleh eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre (1998) dan Albert Camus (2012), kritikus ideologi seperti Hannah Arendt (2006), dan penulis novel distopia seperti George Orwell (2016) menjadi respons bagi rentetan kekejaman yang terjadi di abad ke-20 persis karena ia merupakan antitesis dari sistem totaliter yang berorientasi pada simbol dan ritual.
Ironisnya, neoliberalisme tak memerlukan waktu lama untuk meretas ujung tombak demokrasi itu. Setelah negara-negara merengkuh ekonomi neoliberal, individualisme terdistorsi menjadi narsisme. Sesuai amatan Han, penolakan pada ritual yang berkenaan dengan totalitarianisme berkembang menjadi sikap antipati terhadap segala bentuk ritual. Pembelaan agensi individu berangsur membawa atomisasi sosial seraya masyarakat kontemporer semakin alergi pada mentalitas kawanan dan efek ruang gema (echo chamber) yang langgeng akibat teknologi algoritmik (Calloni, 2025).
- Han memiliki nostalgia untuk era ritualistik dan ini bukan masalah
Han mengklaim tak terjatuh dalam nostalgia romantik. Tetapi ia mengungkapkan preferensinya untuk era ritualistik melalui deskripsi negatifnya tentang kebaruan dan informasi. Filsuf Jerman itu menghabiskan tiga paragraf untuk menyayangkan keengganan masyarakat kontemporer belajar melalui pengulangan. Lalu, ia menelusuri jejak keengganan itu hingga mencapai akarnya, yang tak lain ialah neoliberalisme. Konsumerisme meritokratik yang beroperasi di dalam ekonomi neoliberal menanamkan bahwa peradaban maju semestinya mencari kreativitas dan kebaruan, bukan mengulang-ulang hal yang sama. Ironisnya, hasil akhir imperatif tersebut hanyalah “variasi dari hal-hal yang sama” (Han, 2020, p. 10). Produksi komoditas terus berjalan. Arus informasi dan komunikasi mengalir tanpa akhir. Namun, komunikasi yang terbentuk sesungguhnya adalah “komunikasi tanpa komunitas” (Han, 2020, p. 13). Pengejaran konstan akan kebaruan menuntut kelelahan serta keterasingan sebagai harganya dan masyarakat kontemporer secara sukarela membayar harga itu.
Di titik ini, Han menyajikan ritual sebagai kontras bagi imperatif neoliberalisme. Ritual berpusat pada simbol, sedangkan aktivitas pasar bebas pasca-industri terfokus pada informasi. Simbol bersifat langka, sedangkan informasi tak terbatas. Simbol bekerja melalui repetisi dan keheningan, sedangkan informasi melalui pembaruan dan kebisingan. Simbol membawa intensitas yang membina persatuan interpersonal dan membangun perasaan-di-rumah (being-at-home), sedangkan intensitas informasi mengatomisasi masyarakat dan mempertegas alienasi mereka. Tatkala informasi perlahan kehilangan maknanya karena banalitas, simbol justru mempertahankan maknanya lewat pengulangan.
Favoritisme Han atas ritual jelas terlihat dalam paparan di atas. Lantas, bagaimana kita mesti memahaminya? Untuk mempertahankan tesis bahwa redupnya ritual adalah fenomena non-emansipatoris, kita harus membaca preferensi Han sebagai nostalgia atau tawaran solutif. Bila kontras antara ritual dan imperatif neoliberal tak lebih dari deskripsi informatif belaka, tak ada alasan kuat bagi kita untuk mewaspadai rezim neoliberal. Amatan Han lantas kehilangan watak progresifnya dan tereduksi menjadi liputan puitis belaka. Oleh karena itu, sebenarnya lebih baik bila Han (2020, p. vi) sedari awal tak menulis bahwa ia “menjauhi nostalgia” dan tidak “berhasrat untuk kembali ke ritual”. Sebagaimana kemunculan teologi pembebasan (mis. Gutiérrez, 1988) mengindikasikan bahwa “opium masyarakat” bisa berdampak revolusioner bagi khalayak terpinggirkan di Amerika Latin, demikian pula nostalgia ritual Han berpotensi untuk menorehkan perubahan di tengah dominasi ekonomi neoliberal.
- Ritual tak selalu membawa resonansi
Neoliberalisme menimbulkan keterasingan dan atomisasi sosial. Sebaliknya, “ritual melahirkan komunitas yang di dalamnya resonansi terjadi, komunitas yang bisa selaras dan memiliki ritme yang sama” (Han, 2020, p. 10). Resonansi di sini disadur oleh Han dari Hartmut Rosa (2019, p. 173), sosiolog Jerman yang berargumen bahwa ritual memfasilitasi tiga jenis keselarasan: 1) vertikal (mis. pada figur ilahi, kosmos, waktu, atau kekekalan); 2) horizontal (di dalam komunitas sosial); dan 3) diagonal (dalam kaitannya dengan benda-benda). Mengingat bahwa ritual sudah ada di tengah masyarakat ribuan tahun lalu, Han secara implisit mengandaikan bahwa resonansi adalah keadaan asali manusia. Egoisme atau narsisme kemudian timbul sebagai penyakit zaman yang menginterupsi keadaan itu seiring ritual meredup di tengah era kontemporer.
Pertanyaan pentingnya adalah sejak kapan resonansi menjadi keadaan asali manusia? Bila era kuno yang penuh ritual adalah era yang memfasilitasi tiga jenis resonansi, mengapa pemikir seperti Emmanuel Levinas (2007) menyematkan insting totaliter pada Aku dan memulai konstruk fenomenologis mereka dari kepemilikan Aku atas dunia ketimbang kehadiran Sang Liyan? Mengapa sulit bagi kita untuk melampaui tribalisme (Sebastian & Arifianto, 2020) di tengah dunia yang semakin terkoneksi ini? Bukankah kedua faktor tersebut berakar pada egoisme sebagai model bawaan kepribadian manusia?
Alih-alih langsung mendefinisikan ritual sebagai fasilitator bagi tiga jenis resonansi, tampaknya lebih tepat untuk juga mempertimbangkan kapasitas alternatifnya untuk menanamkan tiga jenis egoisme kolektif. Dimensi vertikal dari egoisme ini menunjuk pada sosok ilahi yang menjadi proyeksi idealisme tertinggi atau insting infantil manusia (Feuerbach, 1989; Freud, 2012). Dimensi horizontalnya mengacu pada rasa memiliki suatu komunitas sosial. Adapun dimensi diagonalnya menyoal kepemilikan manusia atas benda-benda. Dengan demikian, klaim implisit bahwa resonansi adalah keadaan asali manusia, dengan demikian, merupakan gagasan normatif (atau harapan moral), bukan deskripsi realitas.
- Masyarakat performatif adalah zenit dari rezim neoliberal
Beranjak dari analisis semiotiknya atas simbol dan informasi, Han mengadopsi lensa psikoanalitik untuk menandaskan masyarakat neoliberal sebagai masyarakat performatif. Narsisme yang mengacaukan kohesi masyarakat menjadi wabah komunal seiring kehidupan anggotanya tereduksi menjadi penampilan. Mulai dari keindahan fisik hingga kebajikan, pencapaian hingga pendirian politis; pasar bebas menjadikan gaya hidup manusia komoditas lunak yang melekat pada dagangannya, layaknya peranti lunak yang tersemat pada peranti keras teknologi digital. Alhasil, rezim neoliberal beroleh kendali atas gerak zaman. Para kapitalis bisa mengangkat dan menghapuskan sistem moral dalam cara yang nyaris arbitrer, sebab satu-satunya tolok ukur yang tersisa hanyalah keuntungan ekonomis mereka. Pun pasar memegang kuasa atas kesehatan mental orang banyak. Masyarakat performatif akan terus-menerus membubungkan dan menghancurkan ego anggotanya seraya meraup keuntungan moneter lewat bisnis psikoterapi (Barker, 1982; Jerry, 2002). Bahkan, tak menutup kemungkinan bagi psikoterapi untuk kehilangan efek terapeutiknya dan terdegradasi menjadi penampilan belaka, layaknya aspek kehidupan insani yang lain.
Satu hal yang luput dari pertimbangan Han adalah potensi neoliberalisme untuk meretas dan menunggangi antitesisnya sendiri, yaitu ritual. Realitas ini bisa kita jumpai di Indonesia. Berbeda dengan dunia Barat yang menjadi konteks amatan Han, Indonesia adalah salah satu negara paling beragama di dunia. Konstitusinya, terutama pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menjunjung kebebasan setiap warganya untuk menganut agama dan beribadah sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Namun, di saat yang sama, Indonesia pun terbuka pada globalisasi dan ekonomi neoliberal. Alhasil, masyarakat performatif yang terbentuk di negeri ini mengasimilasi agama dan simbol-simbolnya ke dalam skema ekonomi dan politik mereka. Fungsi ritual lantas beralih dari membina kohesi masyarakat ke menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat (Warburton, 2020; Soderborg & Muhtadi, 2023). Para politikus dan negarawan menampilkan diri sebagai pembela kepentingan kelompok agama tertentu. Siar agama berkembang menjadi model bisnis dan para pemuka agama mulai beroleh status yang setara dengan artis dunia hiburan (Rijal, 2020).
Dengan demikian, masyarakat performatif adalah zenit dari rezim neoliberal. Terbentuknya masyarakat performatif adalah indikasi bahwa pengaruh neoliberalisme telah menyusupi setiap sendi kehidupan manusia dan menjadikannya sistem perbudakan terbaik dalam sejarah.
Penutup
Akhirnya, keenam meditasi di atas adalah testimoni bagi kesahihan amatan Han sebagai kontribusi bagi filsafat progresif. Dengan menggunakan ritual sebagai titik fokusnya, Han sukses membedah dan menyajikan dampak destruktif neoliberalisme bagi masyarakat masa kini. Tantangan lanjutan bagi para pembaca filsuf Jerman itu adalah memikirkan jalan keluar dari cengkeraman rezim neoliberal atas seluruh aspek kehidupan manusia. Langkah inilah yang menjadi kunci bagi pemulihan makna dan kohesi sosial di tengah dunia yang semakin nihilistik dan terpecah-belah.
Bibliografi
Arendt, H. (2006). Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil. Penguin.
Barker, R. L. (1982). The business of psychotherapy: Private practice administration for therapists, counselors, and social
workers. Columbia University Press.
Cahill, D., M. Koenings. (2017). Neoliberalism (Key Concepts). Wiley.
Calloni, M. (2025). Polarization and enmity in the algorithmic age: Striving for a digital ethos of relationality and pluralism. Philosophy & social criticism, 51 (4). Doi: 10.1177/01914537251327724.
Camus, A. (2012). The rebel: An essay on man in revolt. Knopf Doubleday.
Cozma, C. (2022). In quest of virtue: Learning from a great tradition. Philosophy study, 12 (6), 305-309. Doi: 10.17265/2159-5313/2022.06.001.
Devettere, R. J. (2002). Introduction to virtue ethics: Insights of the ancient Greeks. Georgetown
University Press.
Feuerbach, L. (1989). The essence of Christianity. Prometheus Books.
Freud, S. (2012). Totem and taboo. Taylor & Francis.
Greenblatt, A. (2023). Loneliness epidemic: Can it be substantially abated? CQ researcher, 33 (16).
https://www.woodhullfoundation.org/wp-content/uploads/2023/05/Loneliness-Epidemic_-CQR.pdf
Gutiérrez, G. (1988). A theology of liberation: History, politics, and salvation. Orbis Books.
Han, B-C. (2020). The disappearance of rituals: A topology of the present. Polity.
Jerry, P. (2002). The business of psychotherapy. Annals of the American psychotherapy, 5 (4).
Levinas, E. (2007). Totality and infinity: An essay on exteriority. Duquesne University Press.
Orwell, G. (2016). 1984 (Indonesian edition). Benteng Pustaka.
Rijal, S. (2020). Performing Arab saints and marketing the Prophet: Habaib and Islamic markets in
contemporary Indonesia. Archipel, 99, 189-213. Doi: 10.4000/archipel.1719.
Rosa, H. (2019). Resonance: A sociology of our relationship to the world. Polity.
Sartre, J-P. (1998). Existentialism is a humanism.
https://www.marxists.org/reference/archive/sartre/works/exist/sartre.htm
Sebastian, L., A. R. Arifianto. (2020). TRaNS special section on “growing religious intolerance in
Indonesia.” TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8, 1-5. Doi: 10.1017/trn.2020.1.
Soderborg, S., B. Muhtadi. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. Journal of East Asian studies,
23 (3), 439-467. Doi: 10.1017/jea.2023.17.
Solzhenitsyn, A. (2019). The gulag archipelago: Sebuah ekspreimen sastra investigatif. DIVA Press.
Warburton, E. (2020). Deepening polarization and democratic decline in Indonesia. Dalam T. Carothers, A. O’Donohue (peny.), Political polarization in South and Southeast Asia:Old divisions, new dangers (25-39). Carnegie Endowment for International Peace.
